Nabil Syahputra 
0
0
www.passportbacktoourroots.org – Target penerimaan pajak 2026 menjadi alarm keras bagi pelaku bisnis dan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu kerja ekstra, bukan sekadar menambah sosialisasi. Struktur ekonomi berubah cepat, pola konsumsi bergeser, sementara kepatuhan pajak belum stabil. Jika langkah strategis terlambat, beban bisa jatuh ke pundak bisnis patuh, menciptakan rasa tidak adil. Di tengah persaingan ketat, tuntutan efisiensi tinggi, kebijakan pajak agresif justru berpotensi menekan investasi serta ekspansi usaha.
Bagi pemilik bisnis, periode menuju 2026 ibarat ujian kedewasaan finansial. Arus kas, tata kelola, hingga strategi perpajakan harus disusun ulang secara realistis. Pemerintah menargetkan penerimaan besar guna membiayai program pembangunan, sementara ruang kenaikan tarif semakin sempit. Solusinya bukan sekadar menarik pajak lebih tinggi, melainkan memperluas basis wajib pajak, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan. Pertanyaan pentingnya: bisakah DJP mengejar target tanpa membunuh semangat bisnis yang baru pulih pascapandemi?
Target Pajak 2026: Antara Ambisi dan Realitas Bisnis
Target penerimaan pajak 2026 sangat ambisius jika dilihat dari tren beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi memang menuju jalur positif, namun kontribusi sektor formal belum optimal. Banyak pelaku bisnis masih berada di zona abu-abu, belum sepenuhnya tercatat. Di sisi lain, digitalisasi mempercepat transaksi lintas batas, menyulitkan otoritas pajak memetakan potensi riil. Ketika basis pajak belum luas, pilihan yang sering muncul ialah menekan kelompok wajib pajak yang sudah patuh.
Secara makro, pemerintah membutuhkan pajak untuk menutup defisit anggaran dan membiayai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta program sosial. Namun, bagi pelaku bisnis, kenaikan beban pajak dapat mengurangi ruang investasi. Dilema ini menuntut strategi cerdas. DJP tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan intensif. Dibutuhkan pendekatan berbasis data, teknologi, dan pemahaman mendalam terhadap model bisnis modern. Mulai dari startup teknologi, UMKM digital, hingga korporasi multinasional, masing-masing memiliki pola transaksi berbeda.
Dari sudut pandang penulis, ambisi target pajak 2026 sah saja selama diseimbangkan dengan iklim bisnis kondusif. Kebijakan pajak seharusnya mendorong transformasi usaha, bukan menimbulkan ketakutan berlebihan. DJP perlu mengkomunikasikan rencana langkah secara terbuka kepada dunia usaha. Termasuk memberikan kepastian aturan, prosedur yang lebih sederhana, serta kanal diskusi yang responsif. Dengan begitu, pelaku bisnis bisa menyusun strategi jangka menengah tanpa dihantui ketidakpastian regulasi.
DJP, Digitalisasi Pajak, dan Dampaknya bagi Bisnis
Transformasi digital DJP menjadi faktor penentu keberhasilan mengejar target penerimaan pajak 2026. Sistem pelaporan elektronik, integrasi data dengan instansi lain, hingga pemanfaatan big data analitik akan mengubah cara negara melihat aktivitas bisnis. Transaksi semakin transparan, ruang untuk penghindaran pajak menyusut. Bagi pelaku usaha patuh, kondisi ini justru memberi keuntungan, sebab persaingan menjadi lebih adil. Pemain yang sebelumnya menikmati “keleluasaan” melaporkan pendapatan akan semakin sulit bersembunyi.
Namun digitalisasi bukan tanpa risiko. Pelaku bisnis, terutama UMKM, sering kewalahan menghadapi platform pajak yang terasa rumit. Jika tidak diimbangi edukasi masif, sistem canggih malah menjadi penghalang kepatuhan. Di sinilah DJP harus mengubah peran dari sekadar penagih menjadi mitra. Panduan praktis, simulasi beban pajak, hingga layanan bantuan yang mudah diakses akan menentukan tingkat keberhasilan implementasi. Fokus utama sebaiknya bukan hanya menambah penerimaan, melainkan membangun budaya tertib pajak yang berkelanjutan.
Dari perspektif penulis, digitalisasi pajak idealnya sejalan dengan digitalisasi bisnis. Pemerintah dapat mendorong integrasi antara software akuntansi, aplikasi kasir, serta sistem e-faktur. Jika proses pencatatan keuangan otomatis, kewajiban pajak menjadi konsekuensi logis, bukan beban terpisah. Hal ini membantu pemilik bisnis memantau margin dan risiko kewajiban lebih akurat. Selain itu, transparansi data mengurangi potensi subjektivitas saat pemeriksaan, sehingga rasa keadilan meningkat.
Risiko Jika Target Pajak Mengabaikan Kesehatan Bisnis
Memaksakan target pajak tinggi tanpa memerhatikan kesehatan bisnis berpotensi menciptakan efek domino negatif. Perusahaan mungkin menunda rekrutmen, mengurangi investasi, atau menahan ekspansi ke wilayah baru. Dalam jangka panjang, basis pajak justru menyusut karena pertumbuhan usaha melambat. Menurut pandangan penulis, kunci keberhasilan DJP mengejar target 2026 terletak pada keseimbangan: memperluas basis wajib pajak, meminimalkan kebocoran melalui teknologi, memberi insentif bagi bisnis produktif, serta menyediakan jalur dialog terbuka. Dengan sinergi kebijakan yang bijak, target pajak bukan lagi momok, melainkan bagian dari perjalanan kolektif menuju ekonomi yang lebih kuat dan berkeadilan.
