Serangan AS ke Venezuela dan Dilema Hukum Nasional

www.passportbacktoourroots.org – Perdebatan mengenai serangan Amerika Serikat ke Venezuela kembali menguji konsistensi hukum internasional serta ketahanan sistem nasional berbagai negara. Komentar Purbaya Yudhi Sadewa tentang lemahnya PBB menyorot persoalan klasik: bagaimana aturan global diterapkan ketika negara kuat bertindak sepihak. Bagi Indonesia, isu ini bukan sekadar konflik jauh di Amerika Latin. Ada pelajaran penting bagi arah kebijakan nasional, mulai dari diplomasi, pertahanan, hingga kemandirian ekonomi.

Setiap tindakan militer lintas batas selalu dikemas dengan narasi pembelaan nilai universal. Namun, realitas geopolitik sering menunjukkan standar ganda. Ketika Purbaya menilai hukum dunia terasa agak aneh, sesungguhnya ia menggemakan kegelisahan banyak negara berkembang. Sistem global menuntut kepatuhan, namun mekanisme penegakan tampak timpang. Di tengah situasi tersebut, strategi nasional Indonesia perlu disusun lebih realistis, tanpa kehilangan kompas moral serta komitmen konstitusi pada perdamaian dunia.

PBB Melemah, Kepentingan Nasional Menguat

Serangan AS ke Venezuela memunculkan kembali pertanyaan mendasar: sejauh mana PBB masih relevan sebagai penjamin ketertiban global. Ketika keputusan militer sepihak berjalan terus, sementara Dewan Keamanan terbelah, kepercayaan publik terhadap arsitektur hukum internasional terkikis. Bagi negara berkembang, ketidakpastian ini memaksa pergeseran fokus ke penguatan agenda nasional. Tanpa perlindungan efektif pada tingkat global, tiap negara terdorong memperkuat daya tawar sendiri, baik ekonomi, politik, maupun pertahanan.

Purbaya menyoroti kondisi tersebut sebagai anomali. Di satu sisi, dunia mengklaim memiliki aturan jelas mengenai kedaulatan. Di sisi lain, penerapan aturan terasa selektif. Negara kuat cenderung luput dari sanksi tegas, sementara negara lemah mudah menjadi sasaran tekanan. Pola ini mengubah cara pandang elite nasional terhadap kerja sama multilateral. Alih-alih mengandalkan lembaga internasional, banyak pemangku kepentingan mulai mendorong pembangunan kapasitas nasional yang mandiri, agar posisi Indonesia tidak sekadar menjadi penonton.

Situasi itu mengandung dilema. Indonesia sejak awal menempatkan kerja sama internasional sebagai pilar penting politik luar negeri. Namun, ketika PBB tampak tidak berdaya menahan aksi sepihak, wajar jika muncul seruan agar kepentingan nasional ditempatkan jauh lebih utama. Tantangan bagi pembuat kebijakan ialah menjaga keseimbangan: tetap vokal dalam menegakkan hukum internasional, namun pada saat sama meningkatkan kedaulatan ekonomi serta ketahanan strategis. Tanpa langkah nyata, wacana nasional hanya menjadi slogan kosong di tengah guncangan geopolitik.

Standar Ganda dan Implikasinya bagi Indonesia

Serangan ke Venezuela mempertegas fenomena standar ganda dalam tata hubungan antarnegara. Isu demokrasi, hak asasi, serta stabilitas kerap dijadikan dalih intervensi. Namun, respon global terhadap setiap krisis tidak pernah seragam. Ketika kepentingan negara besar terlibat, aturan terasa lentur. Pola ini menciptakan ketidakpastian bagi negara seperti Indonesia, yang mengandalkan norma internasional guna melindungi kedaulatan. Kontradiksi tersebut menuntut peninjauan ulang strategi nasional terhadap forum global, tanpa meninggalkan prinsip bebas aktif.

Dari perspektif nasional, pelajaran utamanya terletak pada urgensi membangun kemandirian. Ketika mekanisme internasional gagal mencegah konflik, pertahanan serta diplomasi harus berjalan beriringan, bukan saling menggantikan. Indonesia perlu memperkuat postur pertahanan berlandaskan teknologi, industri lokal, serta kerja sama regional yang saling menguntungkan. Semakin kuat fondasi nasional, semakin besar kemampuan Indonesia mempengaruhi keputusan global, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan arus besar para raksasa geopolitik.

Sebagai penulis, saya melihat ketidakkonsistenan penegakan hukum internasional justru membuka peluang refleksi nasional yang lebih jujur. Indonesia sudah lama menyuarakan keadilan global, namun implementasi di tingkat domestik kerap tersendat. Ketika kita mengkritik standar ganda negara besar, pertanyaan balik muncul: seberapa konsisten kebijakan nasional menjunjung HAM, demokrasi, serta transparansi. Kredibilitas Indonesia di panggung dunia terkait erat dengan kualitas tata kelola di rumah sendiri. Suara moral hanya berpengaruh jika didukung praktik nyata di tingkat nasional.

Membangun Daya Tawar Nasional di Tengah Ketidakpastian

Ketidakpastian hukum internasional menuntut Indonesia mengembangkan strategi nasional yang berlapis. Pertama, memperkuat ekonomi berbasis produksi, bukan sekadar konsumsi, agar tidak mudah ditekan melalui sanksi atau gejolak pasar. Kedua, mendorong integrasi kawasan ASEAN sebagai payung kolektif yang mampu meminimalkan dominasi kekuatan eksternal. Ketiga, mengembangkan diplomasi cerdas yang memadukan idealisme konstitusi dengan kalkulasi realistis mengenai kepentingan nasional jangka panjang. Serangan ke Venezuela mungkin terasa jauh, namun pesan utamanya dekat: masa depan Indonesia tidak boleh bergantung pada lembaga global yang rapuh. Kedaulatan sejati lahir dari kombinasi moralitas, kemandirian, serta kesiapan menghadapi dunia yang tidak selalu adil.