Nabil Syahputra 
0
0
www.passportbacktoourroots.org – Perdebatan soal program sering kali lebih panas daripada hasilnya. Di Kalimantan Timur, program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud baru-baru ini mendapat julukan pedas dari sekelompok mahasiswa: “waluh pol”. Bukan sekadar ejekan, frasa itu menyimpan pesan, kekecewaan, juga kritik tajam atas sebuah produk kebijakan publik yang dianggap jauh dari harapan.
Fenomena ini menarik disimak, sebab memperlihatkan bagaimana jarak antara produk visi pemerintah serta ekspektasi generasi muda semakin terasa. Ketika program andalan berubah menjadi bahan sindiran, itu sinyal penting bagi kualitas komunikasi, transparansi, juga arah prioritas pembangunan. Tulisan ini mencoba mengurai makna di balik sebutan “waluh pol”, menelaah respons gubernur, lalu menilai apakah produk program tersebut sekadar gimik politik atau masih berpeluang menjadi solusi nyata.
Program Sebagai Produk Kebijakan Publik
Setiap kepala daerah selalu memasarkan gagasan sebagai produk utama pemerintahannya. Dalam konteks ekonomi politik, program bukan sekadar janji, melainkan paket lengkap berisi konsep, pembiayaan, target, juga mekanisme evaluasi. Begitu diluncurkan, ia memiliki wajah sebagai produk politik yang harus dijual kepada publik melalui narasi meyakinkan, data kuat, serta hasil konkret. Tanpa itu, program mudah dianggap kosmetik, hanya kemasan tanpa isi.
Reaksi mahasiswa yang menyebut program gubernur sebagai “waluh pol” menunjukkan kejatuhan kepercayaan terhadap kualitas produk kebijakan tersebut. Label itu menyiratkan kesan program terlalu lembek, kurang berdaging, atau mungkin sekadar hiasan. Bagi generasi kritis, program bukan brosur cantik, namun instrumen strategis untuk menjawab persoalan lapangan. Ketika pengalaman sehari-hari tidak selaras dengan klaim pemerintah, ejekan semacam ini hampir pasti muncul.
Di satu sisi, pemerintah kerap meyakini bahwa setiap produk program sudah dirancang serius, berbasis data, juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, publik menilai dari hasil yang mereka rasakan secara langsung. Di titik inilah terjadi kesenjangan persepsi. Tanpa dialog terbuka serta transparansi, produk program mudah disalahpahami, bahkan direduksi menjadi materi meme. Kritik keras mahasiswa lalu menjadi cermin, bukan sekadar gangguan.
Mengurai Makna ‘Waluh Pol’ dan Suara Mahasiswa
Istilah “waluh pol” terasa sederhana, tetapi maknanya cukup kompleks. Secara kultural, kata itu punya nuansa meremehkan, seolah menyebut sesuatu itu kosong, kurang bernilai, atau berlebihan pada tampilan. Dibanding kritik teknis, ejekan semacam ini justru lebih menggigit karena memukul langsung ke reputasi produk politik yang dibangun pejabat publik. Ia menyasar citra, bukan hanya isi dokumen program.
Mahasiswa biasanya tidak asal memberi label. Di balik sebutan “waluh pol”, terdapat pengalaman menemukan ketidaksesuaian antara janji produk pemerintah dengan realitas kampus, lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, maupun akses layanan publik. Mereka melihat angka serta klaim sukses, namun merasakan hal berbeda di keseharian. Jurang antara statistik dan kenyataan itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi bahasa satir. Bentuk protes ini mungkin kasar, tetapi jujur.
Dari sudut pandang penulis, bahasa sindiran mahasiswa layak dibaca sebagai data kualitatif paling jernih. Ia muncul spontan, tanpa dikurasi tim humas, tanpa desain buzzer. Justru di situ letak kekuatannya. Jika suatu produk kebijakan dilabeli “waluh pol”, pejabat publik seharusnya tidak hanya tersinggung. Mereka perlu menelusuri: di titik mana publik berhenti percaya? Aspek mana dari program yang terasa paling kosong? Pertanyaan semacam ini jauh lebih produktif daripada sekadar membela nama baik.
Respons Gubernur: Bertahan, Mendengar, atau Bertransformasi?
Bagaimana Gubernur menanggapi sebutan “waluh pol” menjadi ujian kepemimpinan sekaligus kecakapan membaca pasar politik. Seorang pemimpin bisa saja memilih pendekatan defensif, menegaskan bahwa produknya sudah tepat. Namun respons semacam itu berisiko memperlebar jarak dengan mahasiswa. Pilihan lain, menjadikan kritik keras sebagai bahan audit menyeluruh terhadap desain, pelaksanaan, serta komunikasi program. Menurut pandangan penulis, opsi kedua jauh lebih sehat. Program publik sejatinya mirip produk startup: perlu terus diuji, diprototipe ulang, juga disesuaikan dengan umpan balik pengguna. Mahasiswa, sebagai bagian dari “pengguna”, berhak menyampaikan penilaian. Tantangannya: apakah pemerintah cukup rendah hati untuk mengakui bahwa produk andalan mereka mungkin belum sebagus slogan, lalu berani mengubahnya berdasarkan masukan yang bahkan terdengar sepedas “waluh pol”.
Dinamika Produk Politik di Era Partisipasi Digital
Di era media sosial, program pemerintah lahir sebagai produk yang tidak hanya dikritik lewat forum resmi. Setiap kebijakan berpotensi langsung direspons melalui meme, tagar, bahkan istilah viral seperti “waluh pol”. Algoritma membuat komentar sinis menyebar lebih cepat dibanding rilis pers resmi. Akibatnya, produk politik yang tidak benar-benar kuat secara isi akan mudah terseret arus lelucon publik.
Situasi ini memaksa pejabat publik memperlakukan kebijakan bak produk yang masuk ke pasar bebas opini. Tidak cukup menyusun program di meja rapat. Perlu uji wajar di ruang digital, membaca sentimen, lalu menyesuaikan komunikasi. Bukan sekadar mengelola citra, tetapi memastikan substansi kuat. Bila produk memang bermanfaat, narasi positif biasanya akan mengikuti, meski pelan. Namun bila rapuh, kritik seperti “waluh pol” akan menguat.
Gubernur, termasuk Rudy Mas’ud, berada di titik pertemuan antara tradisi politik lama dan budaya kritik baru. Dahulu, jarak pejabat serta warga cukup tebal. Kini, satu video singkat mahasiswa bisa mengubah persepsi massal terhadap keseluruhan program. Penulis melihat ini sebagai peluang sekaligus tantangan. Peluang, karena feedback jadi cepat. Tantangan, sebab toleransi publik terhadap produk kebijakan setengah matang semakin menurun.
Program Unggulan: Produk Solusi atau Sekadar Slogan?
Istilah “program unggulan” kerap dipasarkan sebagai produk magnetik jelang dan saat masa jabatan kepala daerah. Di poster kampanye, ia hadir dengan ikon menarik, angka bombastis, dan janji percepatan. Namun setelah euforia reda, publik menguji: apakah produk itu benar-benar menyentuh kebutuhan dasar, membuka akses pendidikan, memperluas kesempatan kerja, atau hanya memperindah laporan tahunan.
Kritik mahasiswa terhadap program Gubernur Kaltim memberi sinyal bahwa ada celah cukup besar antara narasi unggulan serta pengalaman warga muda. Produk yang diharapkan menjadi solusi justru dipersepsi menyerupai labu kosong. Bila kesan ini dibiarkan, program apa pun setelahnya akan sulit dipercaya, sebaik apa pun konsepnya. Kepercayaan publik adalah modal awal; sekali terkikis, biaya politik untuk memulihkannya sangat mahal.
Menurut pandangan penulis, program unggulan seharusnya dirancang seperti produk sosial yang terus divalidasi. Ada fase riset kebutuhan masyarakat, uji coba terbatas, kemudian revisi berdasar data. Pemerintah jarang memposisikan kebijakan seperti itu. Padahal, pendekatan tersebut bisa mencegah lahirnya program yang bagus di kertas, namun hambar di lapangan. Bila skema iteratif ini diterapkan, label “waluh pol” mungkin bisa dihindari sejak awal.
Belajar dari Kritik: Menata Ulang Produk Pembangunan Kaltim
Kaltim berada di persimpangan penting, terutama dengan hadirnya rencana pemindahan ibu kota negara yang menjadikan wilayah ini sorotan nasional. Di tengah momentum besar seperti ini, setiap produk kebijakan gubernur mendapat atensi lebih. Ejekan mahasiswa, betapa pun menyakitkan, dapat menjadi kompas koreksi arah. Pemerintah daerah punya kesempatan langka untuk mengubah produk program dari sekadar atribut politik menjadi instrumen perubahan yang dirasakan luas. Langkah praktisnya mencakup membuka forum dialog rutin bersama kampus, memublikasikan capaian program secara transparan, lalu mengundang akademisi untuk mengaudit efektivitas kebijakan. Jika itu dilakukan, istilah “waluh pol” akan tercatat bukan sebagai akhir kredibilitas, melainkan titik balik menuju pemerintahan yang lebih matang, rendah hati, serta berorientasi pada kualitas produk pembangunan.
Refleksi: Dari Ejekan Menuju Transformasi Produk Kebijakan
Kontroversi program unggulan Kaltim dan sebutan “waluh pol” sebetulnya menggambarkan pola berulang di banyak daerah. Pemerintah merilis produk kebijakan dengan rasa percaya diri tinggi, publik merespons dengan pengalaman sehari-hari, lalu lahir jurang persepsi. Di tengah itu, mahasiswa hadir sebagai pengeras suara, kadang dengan gaya kasar, namun memuat pesan serius: kebijakan publik mesti relevan serta terasa nyata.
Bagi penulis, kunci utamanya ada pada kemauan untuk menjadikan setiap program sebagai produk yang terus direvisi. Bukan monumen kekuasaan, melainkan proyek belajar bersama. Gubernur bisa mempertahankan idealisme pembangunan, sekaligus mengakui bahwa tidak semua desain awal tepat. Mahasiswa, di sisi lain, juga punya tanggung jawab melanjutkan kritik dengan solusi: riset, naskah akademik, tawaran skema baru yang lebih membumi.
Pada akhirnya, sebutan “waluh pol” akan kehilangan daya jika produk program berhasil membuktikan mutu melalui hasil. Warga tidak butuh slogan rumit; mereka menilai dari jalan yang lebih baik, biaya hidup lebih terjangkau, layanan publik lebih mudah, hingga ruang partisipasi terbuka. Bila itu tercapai, istilah sinis akan perlahan diganti apresiasi. Pemerintah dan masyarakat pun sama-sama belajar bahwa di balik setiap ejekan, selalu tersimpan peluang untuk tumbuh, berbenah, juga meracik ulang produk kebijakan yang benar-benar melayani.
