Nabil Syahputra 
0
0
www.passportbacktoourroots.org – Pertanyaan tentang arah hubungan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo terus bergema di panggung nasional. Publik ingin tahu, apakah koalisi emosional sekaligus politis ini akan bertahan, atau pelan-pelan merenggang seiring konsolidasi kekuasaan baru. Pengamat Ubedilah Badrun menyebut peluang renggang hingga 99 persen sulit. Klaim itu memicu perdebatan lebih luas tentang masa depan demokrasi nasional, keberlanjutan program pemerintahan, serta posisi elite partai menghadapi konfigurasi baru kekuasaan.
Dalam konteks nasional, hubungan dua tokoh kunci itu bukan sekadar urusan personal. Tarik menarik kepentingan, penataan ulang koalisi, juga kalkulasi 2029 berpotensi menentukan stabilitas nasional beberapa tahun ke depan. Tulisan ini menguraikan mengapa jarak politik antara Prabowo dan Jokowi diprediksi sulit tercipta, bagaimana implikasinya bagi oposisi, serta apa artinya untuk agenda reformasi. Saya akan menambahkan sudut pandang pribadi, agar pembaca bisa melihat isu ini bukan hanya sebagai drama elite, melainkan sebagai cermin kondisi politik nasional kita.
Prabowo, Jokowi, dan Poros Kekuasaan Nasional
Untuk memahami hubungan Prabowo–Jokowi, perlu menengok perjalanan beberapa tahun terakhir. Prabowo, yang semula menjadi rival keras Jokowi, kemudian merapat ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan itu mengirim sinyal rekonsiliasi nasional yang kuat. Selain meredam polarisasi, langkah tersebut membuka jalan konsolidasi kekuatan politik nasional menuju Pemilu 2024. Dukungan Jokowi terhadap pencalonan Prabowo lalu mempertebal kesan bahwa mereka berbagi visi besar, minimal soal stabilitas politik serta kelanjutan program pembangunan nasional.
Pertemuan kepentingan keduanya berbasis pada kebutuhan saling melindungi. Jokowi membutuhkan jaminan keberlanjutan agenda nasional pasca masa jabatannya berakhir. Sementara Prabowo memerlukan legitimasi luas, bukan hanya dari partai koalisi, tetapi juga dari basis pemilih Jokowi di seluruh daerah. Kondisi ini menciptakan ikatan resiprokal yang sulit diputus secara tiba-tiba. Bagi elite nasional lain, poros Prabowo–Jokowi menjelma titik gravitasi baru, memaksa banyak pihak menyesuaikan langkah demi bertahan dalam arus utama kekuasaan.
Di tengah situasi itu, pandangan Ubedilah Badrun bahwa peluang Prabowo menjauh dari Jokowi sangat kecil terasa logis. Bukan hanya karena faktor rasa terima kasih politik, melainkan karena struktur kekuasaan nasional saat ini terbangun di atas kolaborasi tersebut. Memutus hubungan berarti mengguncang fondasi koalisi besar, menimbulkan ketidakpastian kebijakan, serta membuka ruang konflik baru. Dalam iklim sosial yang masih rentan polarisasi, risiko tersebut terlalu besar untuk diambil, apalagi pada fase awal pemerintahan baru yang membutuhkan konsolidasi nasional kuat.
Dinamika Nasional, Oposisi Lemah, serta Ruang Kritik
Kedekatan Prabowo–Jokowi menghadirkan keuntungan berupa stabilitas nasional jangka pendek. Namun, efek sampingnya berpotensi melemahkan fungsi oposisi. Hampir semua kekuatan besar kini berada di barisan pemerintah, sehingga ruang kritik di level nasional cenderung makin sempit. Kondisi ini berbahaya bagi kesehatan demokrasi. Tanpa penyeimbang kuat, kebijakan strategis nasional rentan melaju tanpa koreksi memadai. Isu serius seperti korupsi, penegakan hukum, atau pelindungan hak sipil bisa tersisih oleh logika akomodasi politik.
Dari sudut pandang pribadi, saya melihat risiko utama terletak pada normalisasi koalisi gemuk berkepanjangan. Ketika hampir seluruh partai memilih bergabung, publik kehilangan kepastian pihak mana akan mengawal suara kritis secara konsisten. Demokrasi nasional tidak hanya butuh stabilitas, tetapi juga kompetisi gagasan yang sehat. Oposisi bukan sekadar posisi kalah pemilu, melainkan institusi penting untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan. Tanpa itu, pemerintahan mudah tergelincir pada gaya manajemen yang tertutup, meski retorika publik masih berbicara mengenai transparansi nasional.
Meski begitu, harapan belum sepenuhnya padam. Kritik nasional masih bisa dibangun melalui masyarakat sipil, akademisi, organisasi profesi, hingga media independen. Namun beban mereka menjadi jauh lebih berat ketika parlemen ikut terserap ke orbit koalisi. Di sinilah pentingnya komitmen Prabowo untuk menegaskan bahwa kedekatannya dengan Jokowi tidak akan mengurangi ruang perbedaan. Kalau pemerintah berani membuka pintu dialog terhadap kritik keras, stabilitas nasional dapat berjalan seiring kontrol publik. Tantangannya, sejauh mana elite rela membiarkan kritik itu menyentuh jantung kebijakan, bukan sekadar kosmetik demokratis.
Akankah Jarak Nasional Itu Pernah Terbentuk?
Mungkinkah pada suatu titik Prabowo mengambil jarak dari Jokowi demi memperkuat kedaulatan politiknya sendiri? Secara teoritis mungkin, terutama ketika agenda nasional mulai menuntut pilihan sulit yang tidak lagi sejalan dengan kepentingan jaringan lama. Namun, untuk beberapa tahun ke depan, saya cenderung sependapat bahwa jarak signifikan tampaknya kecil kemungkinan. Struktur koalisi, kebutuhan legitimasi, serta investasi politik yang sudah terlanjur besar membentuk hubungan saling sandar. Tantangan terbesar nasional justru bukan menunggu mereka berpisah, melainkan memastikan kedekatan ini tidak menggerus demokrasi. Pada akhirnya, publik perlu terus mengingatkan bahwa loyalitas utama setiap pemimpin bukan pada patron politik, melainkan pada konstitusi dan kepentingan nasional jangka panjang.
