Palestina, Gaza, dan Keraguan pada Dewan Perdamaian

www.passportbacktoourroots.org – Di tengah puing bangunan dan suara pesawat tanpa henti, warga Gaza kembali mempertanyakan satu hal mendasar: untuk siapa sebenarnya konsep perdamaian itu disusun. Mereka sering mendengar nama lembaga internasional, forum global, maupun Board of Peace yang mengklaim bekerja bagi kemanusiaan. Namun realitas sehari-hari bercerita lain. Palestina masih berjuang menyelamatkan nyawa, sementara keputusan di ruang rapat mewah terasa jauh, dingin, nyaris tak menyentuh luka nyata di lapangan.

Perasaan terabaikan terus tumbuh seiring laporan pertemuan diplomatik yang sibuk membahas stabilitas kawasan. Bagi banyak warga Palestina, istilah stabilitas terdengar seperti kata lain untuk mempertahankan status quo ketidakadilan. Di Gaza, harapan akan jeda tembak atau koridor kemanusiaan sering bergantung pada kesepakatan yang diputuskan tanpa suara mereka. Di sinilah kecurigaan muncul: apakah Board of Peace benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru menjadi pagar pelindung bagi kepentingan politik negara kuat.

Gaza, Palestina, dan Jurang antara Janji serta Realitas

Bagi masyarakat Palestina di Gaza, istilah perdamaian telah kehilangan kilau. Mereka telah menyaksikan resolusi demi resolusi, pertemuan darurat, hingga pernyataan keprihatinan resmi. Namun rumah tetap rata dengan tanah, listrik padam berjam-jam, akses air bersih terbatas, dan ketakutan terus hidup setiap hari. Jurang lebar tercipta antara klaim humanis Board of Peace dengan kenyataan di lapangan. Dari sudut pandang korban, lembaga tersebut tampak lebih sibuk menjaga citra ketimbang menyelamatkan nyawa.

Pandangan ini terbentuk bukan sekadar oleh emosi, tetapi juga pengalaman panjang. Tiap kali serangan meningkat, publik global melihat gambar memilukan dari Gaza. Sikap Palestina sering diwakili oleh analis atau diplomat yang bahkan tidak tinggal di wilayah konflik. Sementara itu, keputusan tingkat tinggi Board of Peace terkesan lambat, sarat kompromi politik, hingga terasa tak lagi moral. Warga bertanya lirih, mengapa standar kemanusiaan terasa berbeda ketika menyentuh Palestina.

Dari kacamata saya, ketidakpercayaan ini sangat masuk akal. Lembaga yang mengklaim netralitas seharusnya tegas ketika menyaksikan pelanggaran serius atas hak asasi. Namun Board of Peace tampak sering menghindari sikap eksplisit terhadap blokade, serangan acak, serta penghukuman kolektif yang menghantam penduduk sipil. Selama bahasa mereka lebih lunak pada pelaku kekerasan dibanding pada korban, warga Gaza sulit melihatnya sebagai mitra sejati perdamaian.

Kemelut Persepsi: Netralitas atau Keacuhan Terstruktur?

Salah satu sumber kegelisahan utama warga Palestina ialah konsep netralitas. Board of Peace kerap menegaskan bahwa mereka harus menjaga jarak sama rata dari semua pihak berseteru. Di atas kertas, prinsip ini tampak ideal. Namun ketika ketidakseimbangan kekuatan begitu besar, jarak sama rata justru berarti keberpihakan terselubung. Netral di tengah ketidaksetaraan ekstrem sering berubah menjadi pembiaran terhadap penindasan.

Bayangkan dua pihak: satu memiliki angkatan bersenjata kuat, persenjataan canggih, dukungan logistik besar. Pihak lain adalah penduduk yang terjepit blokade, terbatas gerak, kehilangan rumah, kehilangan keluarga. Jika Board of Peace memposisikan diri setara tanpa mengakui struktur ketimpangan, mereka tidak netral, melainkan buta terhadap konteks. Bagi warga Gaza, sikap seperti ini terasa kejam, meski dibalut bahasa diplomatik lembut.

Di sinilah pentingnya menempatkan Palestina sebagai inti pembicaraan, bukan sekadar objek. Board of Peace, bila benar peduli, perlu mengakui bahwa netralitas tanpa keadilan hanyalah bentuk lain keacuhan terstruktur. Netralitas seharusnya dimaknai sebagai komitmen setara pada hak hidup setiap manusia, bukan keseimbangan semu antara pelaku kekerasan dan korban. Tanpa keberanian menyebut ketidakadilan secara terang, kepercayaan dari Gaza sulit dipulihkan.

Palestina di Tengah Politik Global: Siapa Mendefinisikan Perdamaian?

Setiap kali konflik di Gaza memuncak, istilah “roadmap for peace” kembali muncul. Namun pertanyaan krusial jarang diangkat: siapa yang menyusun peta tersebut, dan siapa yang diundang untuk duduk di meja perundingan. Pengalaman panjang Palestina menunjukkan bahwa banyak rancangan perdamaian lahir dari gedung konferensi jauh dari Gaza, tanpa partisipasi langsung korban paling terdampak. Warga hanya diminta menerima hasil akhir, seakan mereka sekadar angka statistik.

Board of Peace dan lembaga sejenis sering mengedepankan kerangka teknokratis: gencatan senjata, zona aman, mekanisme bantuan, serta paket rekonstruksi. Semua ini penting, tetapi tidak menyentuh akar luka. Bagi Palestina, perdamaian bukan sekadar berhentinya roket dan misil, tetapi juga berakhirnya blokade, pengakuan hak pulang, penghapusan kebijakan diskriminatif. Selama definisi resmi perdamaian mengabaikan dimensi keadilan historis, warga Gaza akan terus merasa dikhianati.

Saya memandang, di sinilah letak kontradiksi terbesar dalam kinerja Board of Peace. Mereka membingkai konflik terutama sebagai masalah keamanan, bukan persoalan kolonialisme, pendudukan, dan peminggiran sistematis. Akibatnya, setiap rencana sering hanya mengobati gejala singkat, bukan sumber penyakit. Palestina membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berani menyentuh tema sensitif: tanah, kebebasan bergerak, kedaulatan, serta akuntabilitas atas pelanggaran masa lalu.

Suara dari Gaza: Keletihan, Namun Bukan Kepasrahan

Menyusuri kesaksian warga Gaza, terasa jelas perpaduan antara keletihan dan keteguhan. Banyak keluarga sudah berpindah tempat berkali-kali, kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan sekolah. Meski demikian, keinginan mempertahankan martabat tidak surut. Mereka tidak ingin dipandang hanya sebagai korban pasif, melainkan sebagai pemilik sah tanah Palestina yang berhak menentukan masa depan. Kecurigaan terhadap Board of Peace berakar pada pengalaman dipaksa diam dalam proses yang memengaruhi hidup mereka.

Dalam percakapan informal, sering muncul komentar pedas namun jujur: “Mereka menyebut kami bagian dari laporan, tetapi tidak pernah mengundang kami ke pertemuan.” Ungkapan semacam ini menunjukkan jurang representasi. Laporan situasi Gaza mungkin dipresentasikan di forum internasional, tetapi suara asli warga jarang didengar langsung. Alih-alih, narasi besar tentang Palestina kerap diramu oleh negara donor, konsultan, atau analis yang memiliki jarak emosional terhadap penderitaan nyata.

Saya percaya, momen perubahan akan lahir ketika Board of Peace bersedia memberi ruang struktural bagi perwakilan sipil Gaza dalam setiap tahap. Bukan sekadar sesi testimoni simbolis, melainkan posisi tawar nyata di meja keputusan. Selama struktur pengambilan keputusan tetap hierarkis dan elitis, tuduhan bahwa lembaga itu tidak berpihak pada rakyat Palestina akan terus bergaung. Keletihan warga bisa berubah menjadi penolakan total terhadap inisiatif resmi, sesuatu yang pada akhirnya merugikan semua pihak.

Membangun Harapan Baru untuk Palestina

Masa depan Palestina tidak boleh sekadar digantungkan pada belas kasihan lembaga global, termasuk Board of Peace. Namun lembaga tersebut tetap memegang peran penting. Untuk memulihkan kepercayaan Gaza, diperlukan perubahan paradigma: dari pendekatan keamanan menuju keadilan, dari bahasa netral menuju keberpihakan pada korban, dari proses tertutup menuju partisipasi publik. Harapan baru hanya mungkin jika perdamaian dipahami bukan sebagai senyapnya senjata, melainkan hadirnya kehidupan bermartabat bagi setiap warga. Pada titik itu, konsep perdamaian akan kembali punya makna, bukan hanya bagi dunia, tetapi terutama bagi mereka yang hari ini berjuang bertahan di Palestina.

Refleksi Akhir: Perdamaian Tanpa Keberpihakan pada Manusia

Pertanyaan warga Gaza tentang keberpihakan Board of Peace seharusnya menjadi cermin bagi kita semua. Bila lembaga yang mengatasnamakan perdamaian tidak mampu melindungi manusia paling rentan, lalu apa esensi keberadaannya. Konflik di Palestina membuka tabir bahwa diplomasi modern sering terjebak antara kalkulasi geopolitik serta tuntutan moral, dan terlalu sering keberanian moral dikorbankan.

Dari sudut pandang pribadi, saya melihat bahwa perubahan tidak akan datang hanya dari laporan resmi atau konferensi besar. Ia lahir ketika publik global menuntut standar ganda dihentikan, ketika penderitaan di Gaza dipandang setara tragis dengan tragedi di wilayah lain. Board of Peace mungkin merasa terikat mandat politik, tetapi mandat kemanusiaan seharusnya lebih kuat. Jika lembaga semacam ini berani mengutamakan kehidupan di atas kompromi, kepercayaan Palestina perlahan bisa tumbuh.

Pada akhirnya, perdamaian sejati tidak pernah netral terhadap penderitaan. Ia selalu berpihak pada manusia yang dirampas haknya, terlepas dari paspor atau identitas. Gaza hari ini menjadi ujian moral bagi tata dunia. Bila dunia gagal menghadirkan keadilan bagi Palestina, istilah perdamaian akan terus terdengar kosong. Namun jika kegagalan ini diakui serta dijadikan titik balik, mungkin suatu hari kelak, ketika anak-anak Gaza menatap langit malam tanpa suara ledakan, mereka dapat memandang Board of Peace bukan lagi dengan curiga, melainkan sebagai sekutu yang datang terlambat, tetapi akhirnya benar-benar berpihak.