Nabil Syahputra 
0
0
www.passportbacktoourroots.org – Sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali menyita perhatian publik nusantara. Bukan semata karena materi gugatannya, tetapi karena kehadiran Roy Suryo sebagai saksi. Ia muncul dengan kaus bertuliskan “Raja Jawa”, memicu beragam tafsir, mulai dari kritik sosial hingga sindiran politik halus.
Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya bahasa simbol di ruang publik nusantara. Sebuah kaus sederhana berubah menjadi panggung narasi, menyaingi substansi sidang itu sendiri. Di era politik visual, pilihan busana bahkan bisa lebih keras berbicara dibanding berlembar-lembar berkas hukum.
Sidang Ijazah Jokowi dan Panggung Simbol Nusantara
Sidang sengketa ijazah Jokowi di Surakarta sejatinya berkutat pada keabsahan dokumen pendidikan kepala negara. Proses hukum ini menyentuh aspek kepercayaan publik, rekam jejak, serta integritas pemimpin nusantara. Di tengah suasana formal, kehadiran Roy Suryo dengan kaus “Raja Jawa” seolah memberi lapisan drama tambahan di ruang persidangan.
Bagi banyak orang, isu ijazah presiden sudah lama menjadi bahan perdebatan sengit. Ada pihak yang menganggapnya selesai, ada pula yang merasa masih perlu diuji di pengadilan. Surakarta, kota dengan sejarah panjang kerajaan Jawa sekaligus bagian penting dari mozaik nusantara, menjadi panggung simbolik atas sengketa kepercayaan politik ini.
Di titik ini, sidang bukan sekadar soal benar atau salah dokumen. Ia menjelma arena pertarungan makna. Setiap gestur, pernyataan, hingga pilihan pakaian, ikut menyusun narasi besar tentang relasi rakyat, pemimpin, dan warisan budaya nusantara yang melekat pada sosok Presiden Jokowi.
Kaos “Raja Jawa” dan Politik Identitas Halus
Kaos bertuliskan “Raja Jawa” tidak hadir di ruang sidang tanpa konsekuensi. Dalam lanskap politik nusantara, sebutan itu kerap diarahkan pada Jokowi, terutama setelah menjabat presiden dua periode. Ada yang memakainya sebagai pujian, ada pula sebagai sindiran terhadap konsentrasi kekuasaan serta pengaruh kuat di Jawa.
Roy Suryo, dikenal sebagai sosok yang piawai memanfaatkan simbol, terlihat memaksimalkan efek visual tersebut. Ia datang bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai komunikator politik. Kaos itu memancing kamera, mengundang judul berita, lalu menyebar ke seluruh pelosok nusantara melalui media sosial dan portal daring.
Dari sudut pandang pribadi, ini contoh klasik bagaimana politik identitas bekerja secara halus. Tanpa perlu orasi panjang, tanpa slogan berapi-api, pesan tetap sampai. Publik diajak memikirkan ulang posisi Jawa, Jokowi, dan kekuasaan di pentas nusantara. Sekaligus mempertanyakan: apakah kita sedang menuju demokrasi kultural yang matang, atau justru terjebak simbolisme dangkal?
Nusantara di Persimpangan Simbol dan Substansi
Peristiwa kaos “Raja Jawa” di sidang ijazah Jokowi merefleksikan dilema besar nusantara. Di satu sisi, publik ingin proses hukum jernih, berbasis bukti dan logika. Di sisi lain, kita masih mudah terpesona oleh simbol provokatif. Menurut saya, kedewasaan politik hanya lahir bila dua hal ini seimbang: simbol dipahami konteksnya, substansi tidak ditinggalkan. Sidang di Surakarta seharusnya mendorong warga nusantara lebih kritis, bukan sekadar pada kelengkapan ijazah pemimpin, tetapi juga pada cara kita memaknai kekuasaan, budaya, serta peran Jawa di rumah besar bernama Indonesia. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan siapa “Raja Jawa”, melainkan apakah nusantara mampu melampaui pola pikir feodal menuju warga yang setara di hadapan hukum dan sejarah.
