Nabil Syahputra 
0
0
www.passportbacktoourroots.org – Kasus penjambretan di Sleman baru-baru ini kembali mengisi deretan news kriminal. Namun sorotan tidak lagi sebatas pelaku, lokasi, atau kronologi singkat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan satu hal penting: trauma korban. Perspektif ini menggeser fokus publik dari sekadar rasa marah terhadap pelaku, menuju pemahaman lebih dalam mengenai luka psikologis yang sering luput dari perhatian.
Bila mengikuti arus news harian, insiden penjambretan kerap terlihat seperti peristiwa sepele: hitungan detik, barang berpindah tangan, pelaku kabur. Namun bagi korban, kejadian itu bisa mengubah cara memandang jalan raya, keramaian, bahkan diri sendiri. Narasi resmi KemenPPPA patut diapresiasi sebagai upaya menempatkan penyintas di pusat perhatian. Bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan manusia dengan rasa takut, cemas, serta kebutuhan pemulihan jangka panjang.
News Kriminal dan Luka yang Tak Terlihat
News kriminal di Indonesia cenderung fokus pada kejar-kejaran dramatis dan tangkapan aparat. Visual CCTV, rekaman amatir, serta testimoni singkat saksi sering mendominasi pemberitaan. Sayangnya, ruang untuk mengeksplorasi dampak psikologis korban sangat terbatas. Padahal pada banyak kasus penjambretan, rasa aman korban runtuh total. Mereka mulai waspada berlebihan, sulit tidur, atau enggan keluar rumah sendirian. Gejala seperti ini tidak kalah serius dibanding luka fisik.
Keterlibatan KemenPPPA dalam news penjambretan Sleman memberi sinyal perubahan pendekatan. Negara mengakui bahwa kekerasan di ruang publik bukan hanya urusan kehilangan barang. Ini juga menyangkut martabat, rasa aman, serta stabilitas emosi korban. Apalagi bila korban berasal dari kelompok rentan seperti perempuan, anak, atau lansia. Mereka membutuhkan pendampingan khusus, termasuk konseling psikologis, bukan sekadar imbauan untuk “lebih hati-hati lagi”.
Dari sudut pandang pribadi, saya menilai cara kerja news selama ini ikut membentuk cara masyarakat menyikapi kejahatan jalanan. Ketika media lebih menekankan sisi sensasional, empati terhadap korban ikut menipis. Kita terbiasa membagikan video penjambretan, namun jarang membahas bagaimana korban menjalani hari-hari setelah kejadian. Sorotan KemenPPPA terhadap trauma korban memberi momentum baru. Ini peluang untuk mendorong media, aparat, dan warga agar melihat kasus serupa melalui lensa perlindungan psikologis, bukan hanya keamanan fisik.
Membaca Ulang Pola Pemberitaan News Kriminal
Pola umum news kriminal biasanya mengikuti format sama: apa yang terjadi, di mana lokasi, siapa pelaku, lalu bagaimana respon polisi. Empat pertanyaan dasar jurnalisme itu memang penting. Namun pertanyaan kelima seharusnya tak kalah utama: bagaimana kondisi korban sekarang. Tanpa itu, pemberitaan berhenti pada level permukaan. Kita tahu angka, tetapi tidak memahami penderitaan manusia di balik angka tersebut.
Pergeseran fokus ke trauma menuntut redaksi news bekerja lebih teliti. Wartawan perlu menguasai etika peliputan korban, terutama bila korban anak. Pertanyaan harus sensitif, tidak menggali luka terlalu jauh, serta menghindari penghakiman. Identitas korban semestinya dijaga, kecuali mereka bersedia muncul untuk edukasi publik. Langkah ini sejalan dengan semangat KemenPPPA yang menempatkan perlindungan sebagai prioritas, bukan rating atau klik semata.
Sebagai pengamat media, saya melihat momentum kasus Sleman sebagai cermin kebutuhan reformasi kecil namun penting di ruang redaksi. Editor dapat menyusun panduan pemberitaan news yang ramah korban. Misalnya, memberi porsi setara pada informasi pemulihan, kanal bantuan, serta layanan pendampingan. Pemberitaan bukan hanya melaporkan kengerian, melainkan ikut menghadirkan solusi. Dengan begitu, news menjadi jembatan antara tragedi dan upaya pemulihan sosial.
Trauma, Kebijakan, dan Tanggung Jawab Kolektif
Trauma korban penjambretan di Sleman mengingatkan bahwa setiap kasus kriminal dalam news memiliki dimensi kebijakan dan dimensi kemanusiaan. KemenPPPA sudah memulai dengan mengangkat isu trauma ke panggung nasional. Tugas berikutnya milik banyak pihak sekaligus: kepolisian yang perlu memasukkan asesmen psikologis ke prosedur standar, pemerintah daerah yang harus menyediakan layanan konseling terjangkau, media yang wajib mengubah pola pemberitaan, serta warga yang perlu berhenti menyalahkan korban. Keseluruhan upaya ini pada akhirnya kembali kepada satu tujuan: memastikan bahwa setiap penyintas kejahatan tidak berjalan sendirian menanggung rasa takut. Dari sana, kita bisa membayangkan ruang publik lebih aman, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional, karena masyarakat benar-benar belajar dari setiap news kriminal yang muncul.
