Hardiknas 2026: Merawat Merdeka Belajar di Era Digital

www.passportbacktoourroots.org – Hardiknas 2026 bukan sekadar upacara bendera atau pidato seremonial. Momentum ini menjadi cermin tajam bagi dunia pendidikan Indonesia, khususnya di Jawa Timur, untuk menilai sejujur mungkin kemajuan sekaligus ketertinggalan. Sorotan Wakil Ketua DPRD Jatim atas ketimpangan mutu belajar serta tantangan digital memberi alarm keras bahwa euforia kurikulum baru belum otomatis menyentuh semua kelas, semua desa, semua anak.

Ketika jargon Merdeka Belajar sering terdengar, realitas di lapangan masih menunjukkan jurang pemisah antara sekolah kota dan sekolah pelosok. Hardiknas 2026 seharusnya mendorong percakapan lebih berani mengenai distribusi anggaran, kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi guru, hingga literasi digital keluarga. Tanpa keberanian mengevaluasi, Hari Pendidikan Nasional berisiko menjadi ritual rutin tanpa daya ubah.

Makna Hardiknas 2026 di Tengah Ketimpangan

Hardiknas 2026 hadir pada masa saat ketimpangan pendidikan makin tampak kasat mata. Sekolah unggulan di kota menikmati akses gawai, jaringan internet stabil, serta pelatihan guru berkala. Di sisi lain, lembaga belajar di pedalaman masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk buku layak baca maupun jaringan listrik andal. Ketimpangan ini bukan isu baru, tetapi tekanannya semakin berat di era digital.

Pernyataan Wakil Ketua DPRD Jatim tentang kesenjangan mutu belajar layak dibaca sebagai pengakuan politis bahwa kebijakan belum berjalan merata. Program bantuan perangkat digital, misalnya, sering berhenti pada pembagian tablet tanpa ekosistem pendukung. Tanpa pendampingan intensif, perangkat justru menganggur atau hanya dipakai sebentar saat kunjungan pejabat, lalu kembali tersimpan di lemari.

Menurut pandangan pribadi saya, Hardiknas 2026 harus dijadikan titik balik perubahan strategi. Fokus tidak cukup pada angka partisipasi sekolah, tetapi juga kualitas pengalaman belajar. Anak desa berhak atas pengajaran kreatif sekaligus akses materi digital adaptif, bukan materi cetak lawas yang berulang. Ketimpangan mutu, bila dibiarkan, akan menjelma ketimpangan ekonomi baru dalam satu dekade mendatang.

Tantangan Digital: Antara Peluang dan Risiko Baru

Isu besar lain pada Hardiknas 2026 ialah bagaimana pendidikan merespons percepatan transformasi digital. Selama masa pandemi, kelas daring membuka kesadaran bahwa teknologi mampu menjaga proses belajar. Namun setelah situasi membaik, banyak sekolah kembali ke pola lama seakan pengalaman tersebut hanya fase sementara. Padahal, dunia kerja terus bergerak ke arah digital jauh lebih cepat dibanding ritme perubahan sekolah.

Dari sisi peluang, integrasi teknologi memberi ruang personalisasi belajar. Siswa dapat mengakses platform belajar mandiri, melakukan simulasi sains interaktif, atau berlatih soal adaptif sesuai kemampuan. Di Jawa Timur, sejumlah sekolah sudah mulai memanfaatkan gim edukatif, kanal video pembelajaran, hingga laboratorium virtual. Namun pemanfaatannya masih sporadis, belum menjadi budaya harian pada ekosistem belajar.

Sisi gelap transformasi digital tidak kalah mengkhawatirkan. Tanpa literasi digital memadai, siswa rentan pada misinformasi, cyberbullying, serta kecanduan konten hiburan dangkal. Guru juga berpotensi kewalahan menghadapi kelas yang lebih sibuk dengan notifikasi gawai daripada buku pelajaran. Menurut saya, Hardiknas 2026 harus menggeser fokus dari sekadar pengadaan perangkat ke pembangunan karakter digital: etika, kemampuan memilah informasi, serta kesadaran jejak digital.

Peran Guru, Keluarga, dan Pemerintah Daerah

Ketimpangan pendidikan pada Hardiknas 2026 tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Guru berada di garis depan, namun tanpa dukungan sistemis mereka mudah kelelahan. Di banyak daerah, guru harus merangkap sebagai operator data, pengelola administrasi, bahkan teknisi jaringan demi kelas tetap berjalan. Tugas utama mengajar justru tergerus urusan teknis maupun birokrasi yang terus bertambah.

Keluarga memegang peran penting terutama terkait literasi digital anak. Gawai yang awalnya dibeli untuk kebutuhan belajar banyak berubah fungsi menjadi perangkat hiburan sepanjang hari. Orang tua sering menyerah karena merasa tidak paham teknologi atau terlalu sibuk bekerja. Padahal, pengawasan sederhana seperti penetapan jam layar, pendampingan saat berselancar, serta percakapan terbuka mengenai konten sudah cukup membantu.

Pemerintah daerah, termasuk DPRD, sepatutnya menjadi penghubung kepentingan antara sekolah, keluarga, serta pusat. Sorotan Wakil Ketua DPRD Jatim terhadap ketimpangan pendidikan hendaknya diikuti mekanisme pengawasan dan penganggaran lebih tajam. Misalnya, pemetaan sekolah prioritas penerima dukungan digital, transparansi penggunaan anggaran, hingga evaluasi berkala dengan melibatkan komunitas lokal serta pakar independen.

Hardiknas 2026 sebagai Momentum Re-desain Kebijakan

Hardiknas 2026 patut dimaknai sebagai kesempatan untuk merancang ulang kebijakan pendidikan berbasis data riil, bukan asumsi. Pemetaan detil tentang akses internet, ketersediaan perangkat, rasio guru-siswa, hingga capaian literasi tiap wilayah menjadi landasan utama. Tanpa peta masalah yang jujur, program hanya menambal permukaan tanpa menyentuh akar kesenjangan.

Dalam pandangan saya, pemerintah daerah perlu berani menguji coba model kebijakan berbeda antar zona. Wilayah perkotaan bisa difokuskan pada penguatan kurikulum berbasis projek lintas disiplin serta kolaborasi dengan industri digital. Sementara desa memperoleh prioritas pada infrastruktur dasar, pelatihan guru intensif, serta pusat belajar komunitas yang menyatu dengan aktivitas sosial warga.

Satu hal sering terlupa: kebijakan pendidikan tidak boleh kaku. Teknologi berkembang cepat, begitu pula kebutuhan kompetensi abad 21. Hardiknas 2026 sebaiknya menegaskan pentingnya mekanisme evaluasi kebijakan fleksibel. Bila suatu program terbukti tidak efektif, perlu keberanian menghentikannya lalu mengganti dengan pendekatan baru tanpa takut kehilangan citra politis.

Menguatkan Karakter di Era Serba Digital

Perbincangan mengenai pendidikan digital sering terjebak pada urusan perangkat dan aplikasi. Padahal, inti pendidikan tetap menyentuh pembentukan karakter. Hardiknas 2026 idealnya menyoroti kembali nilai seperti kejujuran, empati, kerja sama, serta tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini justru semakin penting dalam ruang digital yang sering mendorong budaya instan dan pencitraan berlebihan.

Siswa perlu dilatih untuk bersikap kritis namun tetap beradab saat berdiskusi di forum daring. Mereka perlu memahami bahwa komentar di media sosial memiliki konsekuensi moral, bukan sebatas teks di layar. Guru bisa memasukkan studi kasus etika digital ke kelas PPKn, bahasa Indonesia, bahkan mata pelajaran seni. Pendidikan karakter tidak harus berupa ceramah panjang, melainkan latihan praktik pada situasi konkret.

Dari sudut pandang pribadi, saya melihat Hardiknas 2026 sebagai kesempatan menghentikan dikotomi palsu antara kecakapan teknis dan karakter. Dunia kerja mencari individu yang mampu menggunakan teknologi sekaligus memegang nilai kuat. Sekolah sebaiknya tidak hanya mengajar cara memakai aplikasi, tetapi juga mengapa teknologi digunakan, siapa terdampak, serta bagaimana keputusan digital memberi efek pada lingkungan sekitar.

Suara Siswa dan Komunitas Belum Cukup Terdengar

Di tengah diskusi resmi mengenai Hardiknas 2026, suara siswa sering kali tenggelam. Padahal, mereka pengguna utama sistem pendidikan. Kebijakan terkait platform belajar, jadwal, hingga metode penilaian jarang melibatkan pandangan murid secara sistematis. Survei sederhana maupun forum dengar pendapat sebenarnya bisa memberi masukan tajam terkait situasi kelas sehari-hari.

Komunitas lokal juga berhak ikut menentukan arah pendidikan di wilayah mereka. Organisasi masyarakat, penggiat literasi, relawan teknologi hingga pelaku usaha dapat menjadi mitra sekolah. Sinergi semacam ini sangat relevan di Jawa Timur, provinsi dengan keragaman sosial ekonomi serta budaya cukup besar. Keterlibatan luas akan membuat kebijakan tidak terasa asing, sebab lahir dari dialog bersama.

Bila Hardiknas 2026 ingin meninggalkan jejak berarti, ruang partisipasi publik harus dibuka selebar mungkin. Transparansi data, laporan program yang mudah diakses, serta kanal pengaduan responsif menjadi bagian integral. Dalam konteks ini, DPRD Jatim bukan hanya pengawas anggaran, melainkan fasilitator partisipasi warga. Ketimpangan pendidikan baru bisa dipersempit ketika kebijakan lahir dari pengalaman nyata para pelaku di lapangan.

Penutup: Refleksi Kritis untuk Masa Depan Pendidikan

Hardiknas 2026 mengajak kita menengok cermin dengan kejujuran lebih besar. Di satu sisi, ada kemajuan program Merdeka Belajar, perluasan akses sekolah, serta upaya digitalisasi. Di sisi lain, ketimpangan tetap terasa, terutama bagi siswa dari keluarga miskin maupun wilayah terpencil. Menurut saya, refleksi penting hari ini bukan sekadar menilai apa yang sudah dikerjakan, tetapi keberanian mengubah pendekatan saat terbukti belum efektif. Pendidikan masa depan menuntut kolaborasi guru, keluarga, pemerintah, dunia usaha, serta komunitas digital. Bila setiap pihak mau melampaui kepentingan sempit dan berfokus pada hak belajar anak, maka sorotan kritis atas ketimpangan bukan akhir cerita, melainkan awal perjalanan panjang menuju sistem pendidikan yang lebih adil serta manusiawi.