Nabil Syahputra 
0
0
www.passportbacktoourroots.org – Banjir awal tahun di Grobogan kembali membuka luka lama bagi petani Jateng. Sedikitnya 1.842 hektare sawah terendam air, menghadirkan kekhawatiran serius atas ketahanan pangan daerah. Lahan hijau yang biasanya menjadi penopang beras Jateng, mendadak berubah menjadi hamparan air keruh. Di balik angka kerugian, tersembunyi cerita petani yang harus menatap padi menguning sebelum waktunya, bukan karena panen, melainkan karena terendam terlalu lama.
Kabupaten Grobogan selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi penting di Jateng. Namun, setiap musim hujan, kabar banjir hampir selalu berulang. Kondisi ini menyisakan pertanyaan: seberapa siap Jateng menghadapi perubahan pola cuaca serta kerentanan wilayah rawan banjir? Bukan sekadar urusan genangan air, melainkan persoalan tata ruang, infrastruktur, hingga kebijakan pertanian yang belum benar-benar berpihak pada petani kecil.
Banjir Grobogan dan Potret Rapuhnya Sawah Jateng
Genangan air di atas hamparan sawah Grobogan sebenarnya bukan fenomena baru. Namun skala 1.842 hektare memberi pesan keras bagi sektor pertanian Jateng. Kerusakan lahan seluas itu tidak hanya menekan produksi gabah musiman. Ia juga mengirim sinyal risiko jangka panjang turun produktivitas akibat kerusakan struktur tanah. Petani menghadapi dua kali pukulan: kehilangan hasil panen saat ini, serta potensi penurunan kualitas lahan pada musim berikutnya.
Bila dilihat dari peta pangan Jateng, Grobogan berperan strategis sebagai penyuplai beras untuk kabupaten sekitar. Artinya, banjir sawah di satu wilayah bisa menjalar menjadi persoalan pasokan beras lebih luas. Harga gabah bisa naik, biaya produksi ikut melambung, lalu beban akhirnya berlabuh di meja makan rumah tangga. Bencana lokal berubah menjadi masalah regional, sesuatu yang seharusnya sudah diantisipasi pemerintah provinsi sejak lama.
Dari sudut pandang kebijakan publik, kejadian ini memperlihatkan lemahnya proteksi terhadap kawasan sawah produktif di Jateng. Alih fungsi lahan, kerusakan daerah resapan, hingga sedimentasi sungai berjalan seiring tanpa rem jelas. Banjir lalu tampak seperti konsekuensi “wajar”, padahal ada jejak keputusan manusia di baliknya. Tanpa koreksi serius, skenario serupa akan berulang setiap musim hujan, dengan angka hektare terdampak yang berpotensi terus membesar.
Dampak Nyata bagi Petani dan Rantai Pangan
Bagi petani Grobogan, banjir bukan sekadar berita di layar televisi. Itu berarti hilangnya modal yang sudah mereka tanam sejak awal musim. Benih, pupuk, tenaga kerja, hingga sewa lahan lenyap tertutup air. Sebagian petani di Jateng masih mengandalkan pinjaman dari tengkulak untuk memulai tanam. Saat banjir menghapus panen, utang tetap menunggu. Lingkaran keterjebakan finansial makin ketat, sementara bantuan resmi kerap datang terlambat atau jumlahnya terlalu kecil.
Pukulan bertubi terasa pada rumah tangga petani. Rencana membayar sekolah anak, memperbaiki rumah, atau membeli alat kerja baru harus ditunda. Kehidupan sehari-hari terkadang berbalik menjadi upaya bertahan hidup. Banjir sawah di Grobogan menunjukkan bahwa ketahanan pangan Jateng tidak bisa dipisahkan dari ketahanan sosial ekonomi petani. Selama petani rentan, pasokan pangan daerah akan tetap rapuh.
Rantai pasok juga ikut terguncang. Penggilingan padi lokal kekurangan gabah, pedagang beras kehilangan stok, pasar tradisional menghadapi potensi kenaikan harga. Di sisi lain, konsumen di berbagai kota Jateng mungkin belum menyadari bahwa nasi di piring mereka bergantung pada musim yang makin sulit ditebak. Banjir sawah melampaui batas administratif desa, ia merembes sampai dapur banyak keluarga.
Faktor Penyebab: Alam Berubah, Tata Ruang Tertinggal
Banyak pihak cenderung menyebut curah hujan ekstrem sebagai biang utamanya. Memang, cuaca Jateng beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang makin sulit diduga. Intensitas hujan meningkat, durasi kering pun kerap memanjang. Namun, menyalahkan langit saja tidak cukup. Struktur tata ruang di sekitar lahan pertanian Grobogan ikut membuka jalan bagi banjir. Daerah serapan air menyusut, permukiman merambat dekat sungai, vegetasi hilang, lalu air hujan kehilangan tempat meresap.
Sungai dan saluran irigasi di wilayah Jateng juga sering kali menghadapi sedimentasi berat. Endapan lumpur menumpuk bertahun-tahun, menyempitkan ruang aliran. Pada saat hujan lebat datang, air meluap, mencari tempat terendah: sawah. Di banyak desa, petani Grobogan telah lama mengeluhkan saluran pembuangan tersumbat, tetapi perbaikan hanya bersifat tambal sulam. Tidak ada strategi menyeluruh untuk mengembalikan fungsi alami daerah aliran sungai.
Dari perspektif pribadi, saya melihat banjir sawah di Grobogan sebagai cermin kebijakan ruang yang tertinggal dari laju perubahan iklim. Jateng membutuhkan peta risiko yang detail, bukan hanya daftar lokasi rawan banjir. Titik sawah produktif mustahil diperlakukan sama dengan lahan non-pangan. Penataan permukiman, zona industri, hingga pengelolaan hutan harus mempertimbangkan fungsi lumbung pangan. Tanpa penyesuaian, setiap musim hujan akan berubah menjadi undian nasib bagi petani.
Respons Pemerintah dan Kesiapan Mitigasi di Jateng
Setiap kali banjir terjadi, aparat biasanya bergerak cepat mencatat data kerusakan, menyalurkan bantuan beras, serta menyiapkan posko. Itu tetap penting, terutama bagi warga yang rumahnya ikut terendam. Tetapi untuk petani, kebutuhan utama justru pemulihan lahan dan dukungan agar bisa tanam ulang secepat mungkin. Bantuan benih, pupuk, serta akses kredit lunak sering kali jauh lebih dibutuhkan dibanding sekadar paket sembako sesaat.
Pemerintah daerah Grobogan dan provinsi Jateng perlu memperkuat skema perlindungan petani lewat asuransi usaha tani. Program ini sudah lama diperkenalkan, namun tingkat partisipasi masih rendah. Sosialisasi terbatas, prosedur klaim rumit, lalu petani enggan mendaftar. Padahal, untuk wilayah yang hampir tiap tahun diterpa banjir, asuransi bisa menjadi penyelamat modal. Di titik ini, negara seharusnya hadir bukan hanya ketika bencana sudah terjadi, namun sejak awal musim tanam.
Mitigasi struktural juga krusial. Normalisasi sungai, pelebaran drainase, pembangunan kolam retensi serta embung kecil di desa – semua itu bukan proyek pelengkap, melainkan investasi jangka panjang. Grobogan dapat menjadi pilot project manajemen air terpadu untuk Jateng. Air melimpah saat hujan tidak hanya dialirkan cepat ke hilir, tetapi ditahan, disimpan, lalu dimanfaatkan saat kemarau. Pendekatan ini menempatkan air sebagai sumber daya, bukan ancaman musiman.
Suara Petani: Antara Bertahan dan Berinovasi
Obrolan di tepi pematang sawah sering kali lebih jujur daripada konferensi pers. Banyak petani Grobogan merasa lelah menghadapi pola musibah berulang. Mereka hafal betul titik-titik rawan luapan, tahu kapan sungai mulai berbahaya, namun jarang dilibatkan pada proses perencanaan. Partisipasi petani dalam forum musyawarah tentang kebijakan air di Jateng masih sebatas simbolis. Padahal, pengalaman lokal mereka sangat berharga untuk membaca tanda alam.
Meski demikian, tidak sedikit petani yang sudah mulai beradaptasi. Sebagian mencoba mengubah kalender tanam, memilih varietas padi lebih genjah, atau mengombinasikan padi dengan palawija saat risiko banjir tinggi. Ada pula kelompok tani yang memanfaatkan teknologi sederhana, seperti aplikasi cuaca, untuk mengatur jadwal tanam. Inisiatif semacam ini perlu dukungan lebih kuat dari penyuluh pertanian dan pemerintah Jateng agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dari sudut pandang pribadi, saya melihat masa depan pertanian Jateng akan ditentukan oleh sejauh mana suara petani diposisikan sebagai pengetahuan utama, bukan pelengkap. Banjir Grobogan bisa menjadi momentum memperkuat model pertanian adaptif berbasis komunitas. Misalnya, laboratorium lapangan di desa yang menguji berbagai pola tanam tahan banjir, lalu hasilnya diperluas ke kecamatan lain. Petani tidak sekadar objek korban bencana, tetapi aktor utama perubahan.
Jateng, Ketahanan Pangan, dan Jalan ke Depan
Provinsi Jateng selama ini bangga sebagai salah satu penyangga beras nasional. Namun, status itu membawa tanggung jawab besar. Banjir di Grobogan menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup dihitung dari tonase panen saat kondisi normal. Indikator lain perlu masuk hitungan: seberapa cepat lahan pulih setelah bencana, seberapa terlindungi petani dari kebangkrutan, seberapa siap infrastruktur air menghadapi musim ekstrem.
Jalan ke depan memerlukan kombinasi pendekatan teknis dan sosial. Secara teknis, Jateng butuh data spasial akurat tentang pola banjir, kontur tanah, serta jaringan irigasi. Teknologi penginderaan jauh maupun drone dapat membantu memetakan titik rawan genangan sawah Grobogan. Sementara secara sosial, penguatan kelembagaan kelompok tani, koperasi, hingga jaringan lumbung pangan desa menjadi fondasi penting. Keduanya harus berjalan serempak, bukan terpisah.
Bagi pembaca di luar Grobogan, mungkin banjir sawah terasa jauh. Namun, ketika harga beras tiba-tiba naik, dampaknya langsung terasa. Di titik ini, solidaritas warga Jateng seharusnya meluas dari sekadar empati saat bencana, menuju dukungan terhadap kebijakan berkelanjutan. Mengawal anggaran publik, mendorong transparansi proyek irigasi, hingga memilih pemimpin yang mengutamakan perlindungan lahan pangan adalah bagian dari tanggung jawab bersama.
Refleksi Akhir: Menjadikan Banjir sebagai Pengingat, Bukan Kebiasaan
Banjir yang merendam 1.842 hektare sawah Grobogan adalah peringatan keras bahwa pola lama tidak lagi cukup. Jateng berdiri di persimpangan: terus menganggap banjir sebagai nasib musiman, atau menjadikannya titik balik perbaikan besar-besaran. Menurut saya, tragedi di sawah ini seharusnya memicu refleksi lebih luas tentang cara kita memperlakukan ruang hidup, air, serta petani. Ketahanan pangan bukan hanya soal kecukupan beras hari ini, tetapi keberanian merancang sistem yang melindungi mereka yang menanamnya. Jika Grobogan mampu bangkit dengan dukungan serius, ia bisa menjadi contoh bahwa lumbung pangan Jateng bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata menghadapi masa depan iklim yang kian tak menentu.
