Nabil Syahputra 
0
0
www.passportbacktoourroots.org – Banjir Jakarta selalu memicu amarah publik. Setiap genangan muncul, sorotan segera tertuju pada Gubernur DKI. Namun, komentar Jusuf Kalla baru-baru ini memancing refleksi lain: pantaskah seluruh beban kesalahan ditembakkan hanya ke satu orang? Banjir Jakarta bukan sekadar urusan saluran mampet atau proyek normalisasi, melainkan akumulasi masalah puluhan tahun yang melibatkan banyak pihak, dari warga, pengusaha, hingga pemerintah pusat.
Pertanyaan penting muncul: apakah kebiasaan menyalahkan satu figur justru menghambat solusi? Kritik itu perlu, namun tanpa pemahaman menyeluruh, diskusi publik mudah berubah menjadi serangan emosional. Artikel ini mengajak melihat banjir Jakarta secara lebih jernih: sebagai persoalan tata kota kompleks, bukan sekadar drama politik lima tahunan. Dengan sudut pandang itu, harapannya kita dapat bergeser dari budaya menyalahkan menuju budaya berkolaborasi.
Banjir Jakarta Bukan Masalah Satu Periode
Banjir Jakarta merupakan konsekuensi sejarah panjang pembangunan yang tidak berimbang. Sejak era kolonial, area pesisir ini telah dikenal rawan genangan. Kota terus meluas, jumlah penduduk melonjak, tetapi kapasitas sungai serta sistem drainase tidak mengikuti irama ekspansi. Setiap pemimpin berganti, janji penanganan banjir Jakarta selalu diulang, sementara akar persoalan justru menebal. Di sinilah relevansi pernyataan Jusuf Kalla: beban kesalahan seharusnya dibagi lebih adil.
Jika ditelusuri, banjir Jakarta muncul akibat kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Letak geografis rendah, penurunan muka tanah, serta curah hujan tinggi memberi tekanan besar. Di sisi lain, alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman padat maupun kawasan komersial menghilangkan ruang resapan. Limpahan air dari daerah hulu memperumit keadaan. Gubernur memiliki peran penting, namun kendali nyata atas seluruh variabel tadi tersebar pada banyak lembaga lintas wilayah.
Menuntut penyelesaian total banjir Jakarta hanya dari gubernur serupa meminta montir memperbaiki mobil sambil tangan serta kakinya diikat. Kewenangan atas sungai besar sebagian dimiliki pemerintah pusat. Pengelolaan kawasan penyangga di Bogor maupun Depok menyangkut otoritas lain. Tanpa sinergi nyata, program pengendalian banjir Jakarta akan selalu tambal sulam. Menurut saya, publik perlu menggeser pola tuntutan, dari menekan satu sosok, menjadi menagih kerja sama konkret antar tingkatan pemerintahan.
Dimensi Struktural Banjir Jakarta
Salah satu kesalahan umum ketika membahas banjir Jakarta ialah menganggapnya sekadar isu teknis saluran air. Padahal, persoalan ini sangat struktural. Perizinan pembangunan gedung tinggi, apartemen, serta kawasan industri kerap mengorbankan area resapan. Ketika hujan turun lebat, air kehilangan tempat untuk meresap sehingga mengalir cepat ke sungai yang sudah sempit. Upaya normalisasi atau naturalisasi sungai kemudian berhadapan dengan kepentingan bermacam pihak. Konflik lahan memperlambat eksekusi kebijakan.
Dimensi struktural lain ialah pola migrasi ke ibu kota. Jakarta seakan menjadi magnet harapan ekonomi, tetapi pertumbuhan penduduk tidak diikuti infrastruktur dasar memadai. Permukiman informal di bantaran sungai tumbuh rapat, mempersempit badan air dan menambah volume sampah. Saat banjir Jakarta datang, kelompok rentan ini justru paling menderita. Menyalahkan gubernur tanpa membahas kebijakan nasional terkait pemerataan pembangunan terasa dangkal. Akar ketimpangan regional ikut menyumbang kerentanan banjir.
Dari sudut pandang saya, narasi publik sering memotong rantai sebab akibat ini. Diskusi di media sosial lebih tertarik pada tokoh dibandingkan sistem. Padahal, reformasi tata ruang, perbaikan tata kelola air, serta pembenahan perizinan membutuhkan stabilitas kebijakan lintas periode. Banjir Jakarta tidak akan selesai oleh satu program unggulan saja. Diperlukan konsistensi arah pembangunan minimal satu atau dua dekade, terlepas dari siapa yang duduk di kursi gubernur maupun presiden.
Peran Warga: Dari Korban Menjadi Bagian Solusi
Banjir Jakarta sering diposisikan seolah warga hanya korban pasif, padahal perilaku sehari-hari turut membentuk skala bencana. Kebiasaan membuang sampah ke sungai, menutup saluran depan rumah, atau membangun tanpa memperhitungkan drainase memperparah genangan. Menurut saya, sikap paling realistis ialah menerima bahwa banjir Jakarta merupakan masalah bersama. Pemerintah wajib meningkatkan infrastruktur, sementara warga perlu mengubah tradisi yang merusak. Hanya lewat kombinasi tekanan politik sehat, partisipasi komunitas, serta kebijakan jangka panjang, Jakarta punya peluang keluar dari siklus banjir berulang.
Belajar Dari Komentar Jusuf Kalla
Pernyataan Jusuf Kalla tentang banjir Jakarta memicu debat karena menyentil kecenderungan publik menyederhanakan masalah. Ia menekankan bahwa menumpuk kemarahan hanya pada Gubernur DKI tidak menyentuh akar. Pesan tersiratnya jelas: penanganan banjir Jakarta harus melampaui batas teritorial dan masa jabatan. Bukan berarti kepala daerah bebas kritik, melainkan kita diminta melihat peta persoalan lebih luas. Fokus tunggal pada sosok justru mengurangi tekanan terhadap lembaga lain.
Dari sudut pandang analitis, komentar tersebut mengingatkan pentingnya tata kelola kolaboratif. Banjir Jakarta menyangkut kementerian pekerjaan umum, lembaga pengelola sungai, pemerintah daerah sekitar, hingga DPR sebagai pembuat regulasi dan pengawas anggaran. Ketika publik hanya menghujani gubernur, aktor lain luput dari sorotan. Padahal keberhasilan pengendalian banjir Jakarta bergantung pada koordinasi lintas lembaga. Saya melihat seruan Jusuf Kalla sebagai ajakan mengubah cara kita memetakan tanggung jawab.
Sisi menarik lain, komentar itu menyentuh ranah psikologi politik warga kota. Kita kerap membutuhkan “kambing hitam” yang mudah dikenali. Gubernur, dengan eksposur media tinggi, menjadi target ideal. Namun pola ini berbahaya karena menormalkan solusi instan: ganti pemimpin seolah otomatis menghilangkan banjir Jakarta. Kenyataannya, tanpa perubahan kebijakan ruang, pengelolaan air, dan pola hidup harian, wajah pemimpin boleh saja berganti, tetapi tinggi genangan kemungkinan besar tetap sama.
Dimensi Teknis: Dari Drainase Hingga Penurunan Tanah
Menganalisis banjir Jakarta tanpa menyentuh sisi teknis membuat wacana terasa mengambang. Kota ini menghadapi tantangan penurunan muka tanah cukup ekstrem, terutama akibat pengambilan air tanah berlebihan serta beban bangunan berat. Beberapa kawasan pesisir turun berkali-kali lebih cepat dibanding rata-rata global. Di saat bersamaan, permukaan laut meningkat. Kombinasi dua faktor tersebut mengubah banjir Jakarta menjadi ancaman hidrometeorologi sekaligus geologi, bukan sekadar persoalan hujan deras.
Sistem drainase Jakarta sendiri sudah terlalu tua untuk menahan tekanan kota modern. Banyak saluran tidak terpelihara, tertutup sedimen maupun sampah. Ketika hujan lebat melanda, air meluap karena kapasitas tidak cukup. Proyek sumur resapan, waduk baru, serta pelebaran sungai dapat membantu, namun realisasinya kerap lambat. Setiap proyek banjir Jakarta menyentuh lahan produktif, otomatis memicu resistensi sebagian warga dan pelaku usaha. Di sinilah diperlukan komunikasi kebijakan yang jujur tetapi tegas.
Menurut saya, diskusi publik perlu lebih sering menghadirkan data teknis sederhana yang mudah dipahami. Misalnya, berapa volume air dari hulu yang masuk ke Jakarta ketika hujan ekstrem, dan berapa kapasitas sungai saat ini. Berapa persen ruang hijau tersisa, serta seberapa cepat tanah turun tiap tahun. Ketika angka-angka ini hadir di tengah narasi banjir Jakarta, warga dapat menilai secara lebih rasional. Kritik terhadap pemerintah kemudian tidak sekadar emosional, namun berlandaskan pemahaman mengenai batas teknis sekaligus tuntutan perbaikan nyata.
Refleksi: Dari Menyalahkan Menuju Berbenah Bersama
Pada akhirnya, banjir Jakarta merupakan cermin pilihan kolektif kota selama puluhan tahun. Menyalahkan satu gubernur untuk bencana struktural terasa tidak adil sekaligus tidak produktif. Komentar Jusuf Kalla sebaiknya dibaca sebagai undangan untuk berpikir matang: memetakan peran pemerintah pusat, daerah sekitar, dunia usaha, serta warga biasa. Refleksi penting bagi kita: berani menuntut kebijakan jangka panjang, sambil mengakui peran pribadi terhadap masalah. Jika Jakarta ingin benar-benar beranjak dari kisah lama banjir, budaya saling tuding mesti diganti dengan keberanian berbenah bersama, hari ini juga.
